GMBI Ajukan Eksekusi Putusan KIP Disdik Cirebon Ke PTUN

GMBI Ajukan Eksekusi Putusan KIP Disdik Cirebon Ke PTUN

861
0
BERBAGI

CIREBON (R) – Sengketa putusan Komisi Informasi Publik, soal transparansi dan keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan negara oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, memasuki babak baru.

Kali ini, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi, mengajukan permohonan eksekusi putusan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Jawa Barat, Senin (19/11/2018).

Menurut Maman, permohonan tersebut dilayangkan lantaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak kooperatif, dalam menjalankan putusan KIP, tentang keterbukaan informasi yang tidak dikecualikan, baik secara penuh dan utuh.

Dalam surat yang diajukan LSM GMBI Distrik Cirebon Raya nomor 225/LSM – GMBI/Distrik – CRB/XI/2018, kepada Pengadilan TUN Bandung menerangkan :

“Ketua Pengadilan TUN dimohon untuk memerintahkan pelaksanaan putusan/eksekutor atas Putusan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dengan nomor 002/VI/KIKC – PS – A/2018 tanggal 7 Juni 2018,” tulis isi dalam surat tersebut.

Selanjutnya, perkara dalam sengketa informasi ini adalah, Maman Kurtubi selaku Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya sebagai pemohon eksekusi. Melawan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai termohon eksekusi.

Beberapa nama yang disebutkan dalam surat permohonan eksekusi tersebut adalah Drs. Mustopa selaku Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa nomor 800/1257/Disdik tanggal 4 Juni yang ditandatangani oleh Ir. Pahim selaku PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Dijelaskan Maman, saat ini GMBI masih menunggu penetapan waktu eksekusi oleh Pengadilan TUN. Ia berharap permohonan eksekusi tersebut dapat segera diproses dan dalam waktu secepatnya bisa dilaksanakan eksekusi.

Dalam surat Ombusman RI perwakilan Provinsi Jawa Barat nomor 0074/KLA/0094.2018/bd-08/VIII/2018 perihal klarifikasi yang dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menerangkan :

Pada tanggal 20 Februari 2018, pelapor dalam hal ini Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon perihal permohonan hardcopy/salinan resmi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2017.

Namun, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tidak menjalankan prosedur permintaan/permohonan layanan informasi publik yang diajukan pemohon sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 27 Februari 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengirimkan surat perihal penolakan permohonan hardcopy DPA dengan alasan apabila dokumen resmi DPA dipublikasikan secara bebas dikhawatirkan menimbulkan salah persepsi serta bukan menjadi kapasitas dari pelapor untuk meminta dokumen yang dimaksud.

Pada tanggal 16 Maret 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mengirimkan surat penolakan perihal permohonan hardcopy DPA yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Ir. Pahim.

Alasan penolakan karena pegawasan dan pemantauan pusat dan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintah (Kemendikbud, BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah). Disdik menganggap bahwa permintaan pelapor tidak didasari alasan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Ayat (3).

Pada tanggal 8 Mei 2018, pelapor mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Pada tanggal 11 Mei 2018, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk menghadiri mediasi yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 2018. Pihak Disdik diwakili oleh Drs. Mustopa selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian tetapi tidak memberikan apa yang diminta pelapor dengan alasan yang sama.

Pada tanggal 16 Mei 2018, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon memberikan surat panggilan ke-2 kepada Disdik Kabupaten Cirebon untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi ke-2 yang dilaksanakan pada 22 Mei 2018. Pihak Disdik yang diwakili oleh Drs. Mustopa selaku Kasubag tetap tidak memberikan apa yang diminta pelapor dengan alasan yang sama.

Pada tanggal 23 Mei 2018, Disdik Kabupaten Cirebon memberitahukan melalui surat kepada Komisi Informasi Kabupaten Cirebon perihal penolakan permohonan hardcopy DPA. Pada pokoknya penolakan tersebut berisi :

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon Jo. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep850-Diskominfo/2017 tercantum bahwa SP/alat bukti pertanggungjawaban keuangan DPA merupakan informasi yang dikecualikan di lingkungan pemda Kabupaten Cirebon.

Pada tanggal 31 Mei 2018, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon mengirim surat kepada Disdik Kabupaten Cirebon, perihal panggilan sidang ajudikasi non litigasi. Karena pada saat panggilan ke-3 Disdik tidak membawa surat kuasa sebagai legal standing dalam mediasi.

Pada tanggal 7 Juni 2018, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon mengeluarkan putusan. Dalam pokok perkara menyatakan bahwa DPA merupakan informasi yang terbuka untuk pelapor.

Demi terwujudnya Good Governance berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia, jo Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kiranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat memberikan penjelasan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat tertanggal 6 Agustus 2018 ini. (is)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

fourteen + eighteen =