Gelar Aksi, GMBI Desak Walikota Cirebon Transparan Soal Tanah FK UGJ

Gelar Aksi, GMBI Desak Walikota Cirebon Transparan Soal Tanah FK UGJ

1008
0
BERBAGI
Ratusan massa LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, gelar Aksi unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan tanah milik pemkot Cirebon.

CIREBON (rq) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya menggelar aksi unjuk rasa terkait penggunaan tanah milik daerah oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang diduga bermasalah, Kamis (14/10/2021).

Pada kesempatan tersebut, LSM GMBI mempertanyakan terkait proses penggunaan tanah milik daerah yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, untuk Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati di kawasan komplek Bima.

Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi menjelaskan, aksi unjuk rasa tersebut adalah bentuk kepedulian LSM GMBI terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Cirebon. Karena menurutnya persoalan terkait tanah milik daerah, harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Tanah yang digunakan oleh FK UGJ adalah milik pemerintah. Dasar awalnya itu pinjam pakai di tahun 2018. Dan saat itu belum dihibahkan ke pemkot Cirebon. Apa dasarnya pemerintah Kota Cirebon meminjam pakaikan kepada UGJ. Padahal pada tahun 2018, tanah tersebut masih milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” jelasnya.

Ditambahkan Maman, terkait kewenangan daerah sendiri apakah diperbolehkan meminjam pakaikan kepada pihak ketiga yang tidak ada kaitanya dengan fungsi tugas dari pemerintah kota Cirebon. Hal tersebut, menurutnya menjadi persoalan serius karena diduga tidak sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan.

“Meminjam pakaikan kepada pihak ketiga saja tidak diperbolehkan. Apalagi saat itu status tanahnya masih milik Kemenkeu. Pemerintah kota Cirebon hanya dipinjamkan oleh pemerintah pusat. Jadi hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan pemerintahan,” tegasnya.

Maman juga mengatakan, adanya aksi unjuk rasa tersebut adalah buntut dari surat laporan dan atau Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan oleh DPD LSM GMBI Cirebon Raya kepada Walikota Cirebon tertanggal 14 September 2021 dan 04 Oktober 2021, yang sampai dengan per saat ini belum mendapat tanggapan.

“Dalam Dumas tersebut kami menduga telah terjadi perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang yang menjurus dan terindikasi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat teras di lingkungan pemerintah Kota Cirebon, yang menjadi mafia kasus (MARKUS) bersama dengan oknum-oknum pejabat di Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati terkait penggunaan tanah untuk Fakultas Kedokteran UGJ,” paparnya.

Sementara itu dalam surat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh DPD LSM GMBI Cirebon Raya menerangkan, terkait dugaan modus operandi pinjam pakai jilid I, penggunaan BMN pada tahun 2018 tidak ada kewenangan membuat perjanjian pinjam pakai BMN tanpa persetujuan dari pejabat DJKN.

Selanjutnya, diduga modus operandi pinjam pakai jilid II penggunaan BMD pada tahun 2019 telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan BMN/BMD.

Massa LSM GMBI Cirebon Raya saat menggelar aksi.

Sementara, Pada bulan Februari tahun 2020 Walikota Cirebon melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati dan diduga sengaja membiarkan pembangunan tersebut tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan saat ini.

Dalam surat pernyataan sikap tertulis pembangunan gedung tersebut berada di zona ruang terbuka hijau (RTH) yang melanggar fungsi pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Perda RTRW kota Cirebon dan UU penataan ruang.

Menanggapi persoalan tersebut, Walikota Cirebon Nasrudin Azis mengaku semua sudah berdasarkan konsultasi, baik dengan pemerintah pusat juga pemerintah provinsi. Namun ia mengaku pada saat terjadi pinjam pakai pada tahun 2018, ia sedang tidak menjabat sebagai Walikota.

“Saat terjadi pinjam pakai pada tahun 2018, itu Walikotanya bukan saya. Kemudian ditahun 2019, saya hanya melanjutkan saja proses yang sudah berjalan. Kemudian di tahun 2020, pihak UGJ mengajukan Hibah kepada Pemkot Cirebon. Namun itu harus melalui proses di DPRD. Kemudian DPRD tidak merekomendasikan adanya hibah,” terangnya. (is/ta)

- Advertisement -