FSPS Singaperbangsa Tagih Janji Sunjaya – Imron

FSPS Singaperbangsa Tagih Janji Sunjaya – Imron

316
0
SHARE
Masa perwakilan buruh yang tergabung dalam FSPS Singaperbangsa bersama dengan beberapa Ormas dan LSM Kabupaten Cirebon, usai gagal audensi bertemu Plt Bupati Cirebon H. Imron Rosadi.

CIREBON (R) – Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) DPC Kabupaten Cirebon, menagih janji Sunjaya dan Imron saat kampanye pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Cirebon, periode 2019 – 2024.

Pada saat kampanye pencalonannya itu lah, Sunjaya – Imron berkomitmen akan membenahi sistem ketenagakerjaan dan perburuhan di kabupaten Cirebon. Itu akan dilakukannya apabila nanti, Sunjaya dan Imron terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Sekarang mereka terpilih. Saatnya janji – janji yang dulu mereka ucap mulai ditagih oleh masyarakat.

Atas dasar itulah segenap jajaran pengurus DPC FSPS Singaperbangsa meminta audensi kepada H. Imron Rosadi, yang sekarang menjabat Plt. Bupati Cirebon, menggantikan posisi Sunjaya sebagai Bupati Cirebon yang tersandung kasus korupsi.

Namun sayang, audensi yang diagendakan pada Senin, 17 Juni 2019 itu menelan kekecewaan. Plt Bupati Cirebon H. Imron Rosadi yang digadang hadir dalam aidensi itu, justru tidak menampakkan diri. Hanya Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Cirebon yang menemui.

Setelah batal bertemu Plt. Bupati Cirebon, Ketua DPC FSPS Singaperbangsa, Amal Subkhan mengatakan, banyak permasalahan perburuhan di Kabupaten Cirebon yang belum penyelesaiannya. Menurutnya, Dinas Ketanagakerjaan sebagai leading sektor pembinaan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon, masih belum maksimal dan terkesan tebang pilih.

“Kami beserta forum LSM dan Ormas Kabupaten Cirebon datang ke kantor dinas Bupati Cirebon, untuk menyampaikan beberapa aspirasi dan temuan kami dilapangan. Namun sangat disayangkan, Plt. Bupati tidak hadir menemui kami. Ini merupakan preseden buruk bagi penegakan Undang – Undang sistem Ketanagakerjaan di Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Amal mengaku kecewa terhadap respon Plt. Bupati Cirebon yang tidak menemui perwakilan masyarakatnya. Ia menilai, ketidakhadiran Plt Bupati Cirebon sebagai bentuk ketidakniatan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari perwakilan masyarakat buruh yang tergabung dalam FSPS Kabupaten Cirebon.

Amal juga mengatakan, jika dengan cara audensi tidak di indahkan, pihaknya beserta Forum LSM Kabupaten Cirebon, berjanji akan kembali mendatangi kantor Bupati dengan aksi unjukrasa dengan massa yang lebih banyak, pada tanggal 24 Juni mendatang.

“Kami beserta kawan – kawan LSM dan ormas akan datang kembali untuk melakukan aksi unjuk rasa bukan lagi audiensi. Jelas kami kecewa atas sikap Plt Bupati Cirebon yang tidak menemui dan mendengarkan aspirasi kami perwakilan masyarakat buruh,” paparnya.

Ia juga mengatakan, perlu ada yang mengingatkan kembali niatan Plt Bupati Cirebon untuk membenahi sistem Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Amal merasa, Dinas Ketanagakerjaan Kabupaten Cirebon belum optimal dalam upaya penyelesaiam perselisihan dan pembinaan perusahaan – perusahaan terkait Ketenagakerjaan.

“Ketika banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon, membuka peluang pelanggaran baru bagi perusahaan – perusahaan nakal yang ingin mengeruk keuntungan di Kabupaten Cirebon. Pelanggaran yang nanti akan dilakukan perusahaan nakal adalah pelanggaran hak normatif pekerja,” ungkapnya.

Sementara terkait kinerja Dinas Ketenagakerjaan Amal melihat belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Plt Bupati Cirebon, untuk membuat kebijakan dan penegakan aturan yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga harapan kedepan, tidak ada lagi pelanggaran ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon.

“Merumuskan dan membuat aturan serta kebijakan adalah tugas pemerintah bersama dengan legislatif. Kami sebagai kontrol sosial akan terus melakukan pengawasan agar hak kami masyarakat kecil benar – benar bisa dilindungi oleh pemerintah,” pungkasnya. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

thirteen + eight =