FSPS Menuntut Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan

FSPS Menuntut Kinerja Pengawas Ketenagakerjaan

617
0
SHARE

CIREBON (R) – Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Kabupaten Cirebon, berunjuk rasa di depan kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, jalan Brigjen Darsono No. 101 By Pass Cirebon, Senin (24/9/2018).

Dalam aksi tersebut, massa FSPS menuntut tindakan tegas dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III, untuk menindak perusahaan yang dianggap melanggar Undang – Undang Ketenagakerjaan Tentang Hak – Hak Normatif Ketenagakerjaan.

Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah III Cirebon, Joao De Araujo Dac mengatakan, beberapa tuntutan dalam aksi tersebut antara lain, dugaan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan, yang dilakukan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Kami menerima beberapa aduan diantaranya, pelanggaran pengupahan yang tidak sesuai, jaminan sosial yang tidak diberikan dan juga pelanggaran yang lainnya,” terangnya.

Baca juga : Unswagati Teliti Mesin Reactor Pemusnah Sampah Milik Siswanto

Ia menambahkan, terkait aspirasi tersebut, pihaknya akan segera memproses dan menindaklanjutinya.

“Aduan ini akan cepat kami proses dan ditindaklanjuti. Karena memang itu kewenangan kami selaku pengawas. Sementara yang bukan menjadi kewenangan kami, akan kami sampaikan ke dinas tenaga kerja untuk segera diselesaikan,” tambahnya.

Sementara itu Ketua FSPS Kabupaten Cirebon juga selaku koordinator aksi, Amal Subkhan mengatakan, aksi unjukrasa tersebut merupakan salah satu protes FSPS terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa pelanggaran hak normatif pekerja oleh perusahaan masih ada dan betul-betul terjadi di Kabupaten Cirebon.

“Kami memprotes dan mempertanyakan tugas fungsi pengawas dan kinerja Disnaketrans seperti apa selama ini. Sehingga persoalan buruh, seolah-olah dibiarkan terjadi disini,” ungkapnya.

Amal menduga, masih terjadinya pelanggaran hak buruh karena adanya konspirasi yang tidak baik, yang terjadi antara pihak oknum pengawas dan perusahaan, dalam menegakkan hak-hak normatif ketenagakerjaan.

“Faktanya masih ada perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK dan jaminan sosial. Padahal aturannya sudah jelas. Bahkan yang lebih miris lagi, ada anggota kami meninggal karena sakit, tanpa tercover BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang salah siapa,” tegasnya.

Baca juga : GMBI Kepung Kantor Pegadaian Cabang Plered

Pihaknya mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar di bulan Oktober. Apabila tidak ada tindakan bagi perusahaan yang melanggar, FSPS akan mendesak pusat untuk melakukan penyeledikan atas dugaan konspirasi jahat antara oknum pemerintah dan pengusaha.

“Kami akan demo lebih besar lagi dan akan melapor ke Kementerian serta wasnaker, agar menindak tegas pengawas yang kami nilai gagal menjalankan fungsinya,” pungkas Amal. (if/ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

1 + 4 =