FSPS : Jika Lockdown Tolong Bupati Cirebon Perhatikan Kebutuhan Buruh

FSPS : Jika Lockdown Tolong Bupati Cirebon Perhatikan Kebutuhan Buruh

868
0
BERBAGI
Ketua DPC FSPS Singaperbangsa Kabupaten Cirebon, Amal Subkhan (kanan) bersama Senopati FSPS, Kang Hafidz saat berada di Mahkamah Konstitusi.

CIREBON (rq) – Wacana pemerintah akan menghentikan aktifitas dunia usaha makin menyeruak ke permukaan. Sejumlah kebijakan sedang dirapatkan pemangku kepentingan dengan pemangku kebijakan, untuk mencari solusi dan jalan keluarnya bersama. Tujuannya cuma satu, yaitu menghentikan laju penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon.

Sejumlah kekhawatiran pun muncul. Para buruh, karyawan dan pekerja kantoran, mulai dihantui himpitan kebutuhan hidup layak. Banyak dari mereka yang bingung mencari jalan keluar jika pemerintah benar mengeluarkan kebijakan lockdown. Mulai dari pendapatan yang pasti hilang, sampai dengan pemenuhuan kebutuhan setiap bulannya. Itu semua menjadi beban baru yang perlu dipikirkan oleh para penguasa. Baik dari kalangan pemerintahan, juga para kalangan pengusaha.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Kabupaten Cirebon, Amal Subkhan melalui Sekretarisnya Ariyanto berpendapat, Wabah Coronavirus Disease (COVID-19) sangat berdampak terhadap pekerja juga kaum buruh. Apalagi menurutnya jika sampai terjadi pekerja diliburkan, ditambah lagi didalam Surat Edaran Menteri Tenagakerja tidak menyebutkan secara spesifik terkait besaran upah pekerja yang akan diliburkan, tentu itu akan menjadi masalah dan persoalan baru.

“Didalam Surat Edaran Menaker Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 romawi II nomor 4, tidak serta merta upah pekerja terlindungi. Artinya tidak ada besaran pasti soal upah yang nantinya akan diterima oleh para pekerja,” jelasnya melalui pesan elektronik kepada Media Republiqu, Sabtu (28/3/2020).

Kenapa demikian, Ari berpandangan, bisa saja upah pekerja selama diliburkan hanya diberikan oleh pengusaha sebesar 15% (limabelas persen) dari upah sebulan. Karena menurutnya, di Surat Edaran Menaker tersebut, tidak dijelaskan berapa upah pekerja yang diliburkan tetapi disepakati oleh pengusaha dan pekerja.

“Persoalan upah itu adalah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak terjadi kesepakatan antara pekerja dan pengusaha?, tentunya ini menjadi masalah baru dan mungkin akan diselesaikan sesuai dengan UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu melalui Bipartit. Itu tentu akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang,” jelasnya.

Terkait kemungkinan tersebut, Ari menghimbau kepada pemerintah khususnya Bupati Cirebon, untuk memikirkan dengan cermat keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Ia tidak menolak jika buruh atau pekerja harus diliburkan. Hanya saja ia meminta kepada Bupati Cirebon untuk membuat regulasi yang sifatnya sama – sama melindungi, baik pengusaha maupun hak para pekerja.

“Jika keputusan pemerintah harus lockdown kami akan menerima. Untuk itu kami juga meminta kepada kepala daerah, agar pekerja tetap mendapatkan upah selama diliburkan akibat dari wabah COVID-19 dengan membuat regulasi untuk pengusaha – pengusaha yg ada di Kabupaten Cirebon. Minimalnya hak para buruh tidak dilanggar,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

5 − 1 =