Forum LSM dan Ormas Cirebon Sampaikan Sejumlah Masalah Ke Imron

Forum LSM dan Ormas Cirebon Sampaikan Sejumlah Masalah Ke Imron

298
0
SHARE
Plt. Bupati Cirebon, Imron Rosyadi (batik) bersama perwakilan Forum LSM dan Ormas Kabupaten Cirebon.

CIREBON (R) – Sempat gagal bertemu karena kesibukan, akhirnya perwakilan Forum LSM dan Ormas Kabupaten Cirebon, bisa bertatap muka langsung dengan Imron Rosyadi, selaku Plt. Bupati Cirebon di ruang kerjanya, Jumat sore (30/8/2019).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cirebon, di sampaikan langsung kepada orang nomor satu tersebut. Beberapa permasalahan itu diantaranya adalah, soal jaminan kesehatan, dampak investasi dan persoalan petani garam.

Ketua LSM AGAMI Kabupaten Cirebon, Kusmin dalam pertemuan tersebut menyampaikan, masyarakat penerima kartu jaminan kesehatan (KIS) di Kabupaten Cirebon, khususnya bagi penerima bantuan iuran (PBI) mempertanyakan tentang status kepesertaannya. Apakah akan di nonaktifkan selamanya atau ada solusi lain dari pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Seperti diketahui pak bupati, sekarang masyarakat banyak yang bingung berobat kemana, karena BPJSnya nonaktif. Ini khusus bagi masyarakat miskin pak bupati, yang menerima bantuan dari pemerintah. Masyarakat yang tidak mampu sulit mendapat jaminan kesehatan. Bagaimana ini pak bupati solusinya,” kata Kusmin.

Terkait persoalan tersebut, Imron menjelaskan, penonaktifan BPJS bagi penerima bantuan iuran dari pemerintah, dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan anggaran perubahan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehingga tidak semua masyarakat bisa tercover oleh APBD.

“Saat ini pemerintah sedang mencari solusi terbaik soal BPJS masyakat yang nonaktif. Rencananya pemkab akan membahas ini dengan sejumlah perusahaan. Bisa saja dari CSR perusahaan. Kita kumpulkan bantuan dari perusahaan itu untuk membantu kekurangan anggaran BPJS yang tidak tercover. Semoga saja semuanya sepakat,” ujar Imron.

Sementara itu, Iwan selaku Ketua LSM BARET juga menyampaikan persoalan dampak investasi yang saat ini mengancam ekosistem alam di Kabupaten Cirebon. Khususnya ketersedian air dan lahan pertanian serta ketersedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Kami tahu pak bupati, sekarang ini Kabupaten Cirebon sedang menjadi incaran investor untuk menanamkan modalnya di sini pak. Apalagi kabarnya perusahaan – perusahaan besar dari Karawang akan ekspansi besar – besaran ke Kabupaten Cirebon. Ini salah satu kabar baik sekaligus mengkhawatirkan pak bupati,” terangnya.

Iwan menambahkan, apabila memang demikian, tentu pemkab Cirebon harus mempunyai kajian yang matang, serta pengawasan yang ekstra ketat perihal proses perijinan dan pelaksaan pembangunannya. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan, masyarakat Kabupaten Cirebon lah yang justru menjadi korban atas kebijakan tersebut.

“Mohon maaf pak bupati, tentu kami senang jika Kabupaten Cirebon maju dan pertumbuhan ekonominya meningkat pesat. Namun, maaf pak bupati, perlu adanya koordinasi yang baik antar semua OPD yang terkait, agar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik serta tujuannya bisa tercapai. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Cirebon hanya jadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” papar Iwan.

Tanpa pikir panjang, orang nomor wahid di Kabupaten Cirebon tersebut segera menjawab. Menurutnya perihal tim teknis dan kajian tentang investasi serta berbagai persoalannya, pemkab Cirebon sudah mempersiapkan. Justru, ia meminta dukungan serta kesiapan masyarakat Kabupaten Cirebon untuk menerima mereka agar bisa menjalankan usaha di Kabupaten Cirebon.

“Kami dari Pemerintah tentu akan memikirkan kepentingan masyarakat. Mari bangun Kabupaten Cirebon yang ramah bagi siapa saja yang datang. Selama tujuannya baik, untuk membangun Kabupaten Cirebon, ayo kita sama – sama. Ini juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan, Rahmat yang juga salah satu ketua LSM di forum tersebut, menyampaikan persoalan petani garam yang merugi akibat serbuan garam impor yang masuk ke Indonesia, yang juga berdampak bagi para petani garam khususnya di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut menurutnya perlu mendapat penanganan serius dari pemkab Cirebon, agar para petani bisa mendapatkan keuntungan.

“Ijin pak bupati. Cirebon ini kan salah satu daerah penghasil garam terbesar di Jawa Barat. Dengan serbuan impor dari negara lain, bagaimana nasib produk dari petani garam kita bisa terserap pak bupati. Sementara banyak petani garam yang menggantungkan hidup dari usahanya tersebut. Apa yang bisa pemerintah upayakan agar para petani bisa bertahan pak bupati,” tanya Rahmat.

Dikatakan Imron menjawab pertanyaan tersebut, menurutnya persoalan petani garam selain adanya impor garam yang masuk dari luar, kualitas garam juga ternyata menjadi salah satu penyebab harga garam di petani anjlok. Ia menjelaskan mayoritas garam yang dihasilkan petani memiliki kualitas yang rendah, oleh karenanya sulit diserap oleh pasar.

“Persoalan petani garam, kami pemerintah segera mencari tahu langsung yang menjadi penyebab harganya bisa anjlok. Ternyata itu soal kualitas. Saya juga baru tahu, kalo garam itu banyak jenisnya dan memiliki kualitas yang berbeda – beda. Ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana masyarakat petani bisa beralih dari yang tradisional ke semi modern dengan menggunakan teknologi,” ungkap Imron.

Dalam momen tersebut, Imron selaku Plt. Bupati Cirebon juga meminta kepada Forum LSM dan Ormas Kabupaten Cirebon, untuk bersama – sama saling menjaga kondusifitas dan keamanan di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tertib serta nyaman, demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

“Semua masalah pasti ada solusinya. Yang penting intinya, kita semua mau berusaha dan mau mencari jalan keluarnya sama – sama. Perbedaan pandangan itu biasa. Asal tidak menimbulkan perpecahan. Mari semua bergandengan tangan, untuk Kabupaten Cirebon yang maju dan sejahtera,” pungkas Imron. (is)

LEAVE A REPLY

15 + 11 =