Forum LSM Audensi Dengan Ketua PN Sumber Perihal Perkara TPPU

Forum LSM Audensi Dengan Ketua PN Sumber Perihal Perkara TPPU

492
0
BERBAGI
Ketua PN Sumber, H. Muhammad Djamir Sh., MH., (tengah) berfoto dengan para komisioner Forum LSM Kabupaten Cirebon.

CIREBON (R) – Menyikapi persoalan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Cirebon, Forum LSM Kabupaten Cirebon menyempatkan waktu beraudensi dengan Ketua PN Sumber, H. Muhammad Djamir SH., MH., diruangan kerjanya, Senin (16/12/2019).

Dalam audensi tersebut, sejumlah LSM yang tergabung dalam Forum, diantaranya Ketua LSM AGAMI (Kusmin), Ketua LSM GERAM (Khaenudin Usman), Ketua DPC Manggala Garuda Putih (Nanang), Ketua Forum Juri (Mulyana), Ketua Kompi – C (Aris Mulyanto) dan Ketua LSM KMS (Surahmat) menyampaikan sejumlah perkara hukum kepada Ketua PN Sumber, salah satunya adalah kasus Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama DD dan juga menyeret TK.

Dalam audensi tersebut, Ketua LSM AGAMI Kusmin mempertanyakan pertimbangan hakim atas vonis 6 tahun yang diberikan kepada DD. Sementara dalam pengembangan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga ikut menyeret TK, istri DD dengan tuntutan hukuman yang lebih berat, yaitu 7 tahun penjara.

“Persoalan perkara hukum yang menjerat DD dengan vonis 6 tahun penjara, tentu atas dasar pertimbangan majelis hakim dengan melihat fakta – fakta di persidangan. Tapi, apakah vonis itu sudah sesuai dengan bukti dan keterangan saksi – saksi yang meringankan terdakwa dalam persidangan,” jelas Kusmin.

Terkait pengembangan kasus tersebut yang menyeret TK, Kusmin mempertanyakan pandangan Ketua PN Sumber atas tuntutan 7 tahun oleh JPU, apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan ataupun keterlibatan TK dalam perkara DD. Karena menurut Kusmin, TK adalah istri dari DD yang tempat kerjanya pun tidak satu atap.

“Kami mempertanyakan pandangan Ketua PN Sumber, tuntutan 7 tahun itu apakah sudah tepat. Kesannya hukuman TK lebih berat dibanding vonis 6 tahun yang diterima oleh DD suaminya dan juga pelaku langsung (utama) tindak pidana itu. Padahal TK adalah istri DD dan tempat kerjanya pun berbeda, tidak satu atap. Yang kami harapkan adalah semoga majelis hakim dapat menilai dengan cermat dalam memutus hukuman kepada TK, agar keadilan di Kabupaten Cirebon benar – benar bisa ditegakkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PN Sumber H. Muhammad Djamir, SH., MH kepada Republiqu mengungkapkan, ia sangat menghargai kepedulian Forum LSM terhadap proses penegakkan hukum di Kabupaten Cirebon. Mengenai perkara DD yang sudah di vonis 6 tahun, menurutnya pertimbangan majelis hakim sudah sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan. Bahkan ia memberikan kesempatan kepada terdakwa, untuk mengajukan banding apabila dirasa vonis tersebut tidak adil.

“Dalam fakta – fakta di persidangan, saudara DD terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. DD terbukti bersalah menggelapkan uang perusahaan yaitu PT. SHS, dengan tidak menyetorkan tagihan konsumen kepada perusahaan,” ungkapnya.

Sementara terkait TPPU, Ketua PN menyebut hasil kejahatan penggelapan uang perusahaan oleh DD, digunakan untuk membeli beberapa aset pribadi miliknya. Dikatakannya, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi, DD membeli sejumlah aset atas nama dirinya dan atas nama orang lain, seperti tanah dan sejumlah kendaraan pribadi.

“Dalam fakta persidangan, DD mengakui semua keterangan saksi yang berkaitan dengan aset miliknya. Selesai vonis pun, kami memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan upaya hukum lain apabila merasa keberatan dengan putusan tersebut. Tapi dari tanggal 19 November 2019 putusan, sampai dengan saat ini, tidak ada upaya banding dari DD. Sehingga putusan itu kini telah berkuatan hukum tetap (inkrah)” terangnya.

Terkait persoalan hukum yang menjerat TK, istri DD, Ketua PN Sumber enggan memberikan statemen. Menurutnya, perkara TK masih dalam proses sidang. Sehingga ia tidak bisa menjelaskan secara detail fakta – fakta dalam proses persidangan TK. Terkait tuntutan hukuman 7 tahun, ia mengatakan itu adalah kewenangan JPU di Kejaksaan. Majelis hakim hanya menimbang dan menentukan sesuai fakta – fakta dalam persidangan.

“Sidangnya kan masih berjalan. Diagendakan sidang putusan Selasa (17/12/2019). Tapi kemungkinan diundur sampai minggu depan. Masalah tuntutan itu ranahnya JPU, bukan di kami (PN Sumber). Insyallah hakim akan melihat fakta – fakta dipersidangan, untuk memberikan keadilan yang seadil – adilnya,” terang Ketua PN Sumber.

Terkait, informasi perkara ataupun proses persidangan di Pengadilan, Ketua PN Sumber meminta kepada masyarakat untuk mencari informasi melalui sumber yang terpercaya. Sehingga informasi yang didapat tidak menimbulkan spekulasi sepihak, yang akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi terdakwa ataupun keluarganya.

“Dalam kasus pidana umum, hakim selalu mengawali persidangan dengan mengatakan sidang dibuka untuk umum. Artinya semua orang boleh menyaksikan dan mendengar langsung fakta – fakta dalam persidangan. Silahkan ikuti terus prosesnya agar mengerti dan memahami alur pembuktian perkara tersebut. Biar semuanya jelas, bagaimana kerja hakim dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa di persidangan, jadi tidak menduga – duga karena masyarakat bisa melihat sendiri faktanya,” pungkas Ketua PN Sumber. (is)

LEAVE A REPLY

five × two =