DPMPTSP Belum Keluarkan Izin Ruko Di Cirebon Girang

DPMPTSP Belum Keluarkan Izin Ruko Di Cirebon Girang

370
0
SHARE
Bangunan ruko atau kios yang diduga belum memiliki izin dari dinas terkait namun sudah beroperasi.

CIREBON (R) – Terkait izin bangunan ruko atau kios yang berada di Dusun Talun RT. 007 RW. 003 Desa Cirebon Girang mulai terkuak kebenarannya. Dugaan bahwa bangunan tersebut ilegal ternyata bukan cuma isu.

Berdasarkan penelusuran tim Republiqu di lapangan, bangunan tersebut sudah berdiri dan berjajar rapih. Terlihat juga sejumlah kios pedagang yang sudah terisi oleh barang – barang dagangan. Namun sayang, sampai saat ini ternyata bangunan tersebut belum memiliki dokumen perizinan resmi dari pemerintah Kabupaten Cirebon.

Informasi tersebut diperkuat oleh keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Muhadi, melalui Kasie penetapan dan penertiban Perizinan dan non perizinan, Dadang Sulaeman yang mengaku belum mengeluarkan izin apapun perihal bangunan ruko tersebut.

“Kami (DPMPTSP) belum mengeluarkan izin yang terkait bangunan ruko di desa Cirebon Girang. Belum ada rekomendasi dari dinas teknis, baik itu Dinas Kimrum maupun Dinas PUPR. Yang jelas dari kami belum mengeluarkan izin. Coba tanyakan ke dinas teknis, apakah ada berkas pengajuan izin ruko tersebut,” terangnya.

Menurut Dadang, tidak ada alasan bagi dinasnya (DPMPTSP) untuk tidak mengeluarkan izin. Tentu saja izin akan keluar apabila seluruh berkas dan persyaratan sudah dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang – undang yang berlaku.

“Semua permohonan yang masuk perihal perizinan, selama persyaratannya komplit dan tidak melanggar ketentuan, pasti semuanya akan diproses. Tentunya setelah ada saran teknis maupun rekomendasi dari dinas – dinas terkait. Selama tidak melanggar peraturan, dokumen perizinan pasti akan dikeluarkan,” ungkapnya.

Disinggung terkait mekanisme perizinan yang berdekatan dengan jalan, Dadang menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, tertuang jelas aturan – aturan terkait batas – batas yang dibolehkan untuk dikeluarkan izin mendirikan bangunan.

“Dalam peraturan sudah dijelaskan secara detail batas – batasnya. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan langsung ke Dinas PUPR, sebagai dinas teknis yang membidangi urusan tersebut. Karena kaitannya dengan jalan, bukan tupoksi kami untuk menjelaskan,” ujarnya.

Usai mendapatkan keterangan dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, tim Republiqu pun bergeser ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti diketahui bersama perangkat daerah tersebut adalah sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Cirebon.

Namun sayang ketika tim Republiqu mencoba bertemu dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) H. Ade Setiadi, yang bersangkutan tidak ada ditempat. Sehingga belum bisa diklarifikasi terkait tindakan apa yang dilakukan terkait bangunan yang belum berizin tersebut.

Sementara itu, ditempat terpisah Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi yang mengetahui indikasi dugaan mal administrasi pendirian bangunan ruko tersebut menerangkan, pihaknya akan mendesak Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas terkait bangunan yang belum berizin tersebut.

“Kami LSM GMBI mendesak Satpol PP agar bertindak tegas. Tutup dan bongkar paksa bangunan ruko yang tidak berizin tersebut. Kami tidak peduli dengan alibi – alibi yang membenarkan tindakan ilegal tersebut. Aturannya sudah jelas. Jika Satpol PP tidak mampu menutup dan membokar bangunan tersebut, GMBI akan mengerahkan massa dan akan melakukan tindakan tegas,” pungkasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

three × 4 =