DKP Soroti Sejumlah Permasalahan Di Kabupaten Cirebon

DKP Soroti Sejumlah Permasalahan Di Kabupaten Cirebon

314
0
SHARE

CIREBON (R) – Ketahanan pangan adalah ketersedian pangan dan kemampuan seseorang untuk mengakses dan memperolehnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan, jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, menggelar Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2018, yang dilaksanakan di aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Jum’at (28/12/2018).

Hadir dalam kesempatan itu kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Wakapolres Sumber Kabupaten Cirebon, Danramil 0620/Kab. Cirebon, beberapa camat, serta tamu undangan lainnya. Sementara narasumber dalam acara tersebut adalah, Dr. Ir. Drajat Martianto M.Si selaku dosen Institut Pertanian Bogor yang mengangkat tema pembahasan ketahanan pangan dan penguatannya.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Drajat Martianto, usai acara mengatakan, ketahanan pangan dari sistem pemerintahan merupakan urusan wajib bagi kabupaten, kota dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus ada program – program yang dikembangkan ke arah sana.

“Pangan itu hak asasi manusia. Setiap orang tidak boleh kekurangan pangan. Jika ada orang yang kekurangan pangan, itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkanya,” kata Wakil Rektor ini.

Drajat Martianto menambahkan, ketahanan pangan dan gizi memiliki tiga pilar, yang pertama yaitu Pilar ketersediaan, kedua, pilar distribusi dan terakhir, pilar konsumsi pemanfaatan pangan.

“Untuk ketersediaan pangan di kabupaten Cirebon relatif aman. Karena dari 90 – 100 persen, adalah hasil produksi sendiri. Tapi sebetulnya komposisinya masih belum ideal, kalau untuk memenuhi kualitas konsumsi pangan yang direkomendasikan oleh FHO. Oleh karena itu, biasanya ada perdagangan pangan dari daerah lain yang masuk ke Cirebon,” terangnya.

Ia juga menuturkan, dari sisi konsumsi pangan, ada kemajuan yang baik di Cirebon di tahun 2017. Ada kenaikan kualitas meskipun memang belum ideal. Tetapi sudah ada perkembangan yang baik.

“Yang penting dari sisi ketersediaan sudah baik dan dari sisi konsumsinya juga ikut membaik. Dari sisi status gizi, Cirebon sebetulnya masuk dalam 100 Kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian. Meskipun kondisinya kian membaik, namun masih ada beberapa kecamatan yang masuk dalam golongan masalah sedang,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya meminta untuk bersama – sama meningkatkan kualitas pangan dan keamanan pangan. Sementara untuk keamanan pangan sendiri, ia mengingatkan, harus lebih diperketat lagi. Khususnya pengunaan bahan – bahan berbahaya dalam makanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon H. Muhidin mengatakan, pihaknya dalam hal ini sudah melakukan penghimpunan data, untuk dikaji oleh narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sehingga hasil dari kajiannya, mendapatkan solusi, tanggapan, serta jalan keluarnya.

“Persoalan pangan merupakan pekerjaan kita bersama. Diperlukan juga kerjasama antar lintas sektoral. Karena anggaran Dinas Ketahanan Pangan sangat sedikit. Semua data – data sudah kita himpun. Tinggal kita implementasikan saja bersama – sama,” ungkapnya.

Melaui kegiatan tersebut, H. Muhidin berharap, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon dapat diturunkan lagi. Sehingga predikat desa rawan pangan, yang beberapa waktu lalu melekat di beberapa desa di wilayah Kabupaten Cirebon, bisa ditanggalkan. (ta)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

ten − 6 =