Disnakertrans : Soal PHK, Harusnya PT. Yamakawa Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan

Disnakertrans : Soal PHK, Harusnya PT. Yamakawa Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan

593
0
BERBAGI
Kepala Seksi Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Dadan Subandi.

CIREBON (rq) – Polemik pemecatan atau PHK sepihak, pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry kepada 238 pekerjanya, mendapat perhatian khusus dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Cirebon, Dadan Subandi mengatakan, pihak PT. Yamakawa sebelumnya memang berkonsultasi dengan pemerintah. Namun itu hanya sebatas teknis dan penjabaran peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun terkait teknis pelaksaannya di lapangan, pihaknya menyerahkan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

“Kami akui PT. Yamakawa datang ke dinas untuk berkonsultasi terkait dampak Covid-19. Bahkan, hampir semua perusahaan juga sama, minta konsultasi. Banyak perusahaan yang mengaku rugi akibat dampak Covid-19,” terangnya.

Dadan menerangkan, terkait persoalan PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 164 ayat (1) menyebutkan, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

“Dalam Pasal 164 dijelaskan PHK boleh dilakukan karena rugi selama 2 tahun berturut-turut, atau keadaan memaksa (force majeur). Kita lihat, dampak wabah Covid-19 ini, termasuk keadaan memaksa atau bukan. Dalam Keppres Nomor 12 Tahun 2020, dijelaskan bahwa wabah Covid-19 adalah bencana non alam,” paparnya.

Jika melihat pasal tadi menurut Dadan, seharusnya PT. Yamakawa Rattan Industry mengikuti aturan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 dengan memberikan pesangon sesuai dengan masa kerja pasal 156 ayat (2).

“Jika memang perusahaan merugi, harus dibuktikan dengan hasil audit dari akuntan publik. Tapi karena situasinya sedang terjadi pandemi, akuntan internal pun diperbolehkan. Dengan syarat mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan,” jelasnya.

Dadan juga mengaku, terkait pelaporan pekerja yang di PHK oleh PT. Yamakawa Rattan Industry baru diterima belum lama oleh pihak Disnakertrans. Menurutnya, dari surat yang disampaikan, ada sebanyak 240 pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry yang di PHK secara massal dalam situasi pandemi Covid-19.

“Laporan yang kami terima ada sebanyak 240 pekerja yang terkena PHK. Saat ini kami masih melakukan mediasi, baik dengan pihak perusahaan ataupun dengan ownernya. Jika seandainya masih deadlock mungkin akan dilanjutkan melalui Persidangan Perselisihan Hubungan Industrial,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

6 + 9 =