Dirman Perjuangkan Hak Disabilitas Pekerja PT. JPI Yang Di PHK

Dirman Perjuangkan Hak Disabilitas Pekerja PT. JPI Yang Di PHK

803
0
SHARE
Dirman Tokoh Pemuda Palimanan Barat (kanan) mendampingi Saptari Pekerja PT. Jafa Palma Indonesia yang menyandang disabilitas (tengah) dan Ketua SPA FSPS di PT. Jafa Palma Indonesia, Bustomi (kiri).

CIREBON (R) –  Nasib pekerja PT. Jafa Palma Indonesia, kurang lebih sebanyak 100 orang kehilangan pekerjaan dan menganggur akibat habis masa kontraknya. Perusahaan yang berada di wilayah Palimanan Barat, kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon itu, memilih tidak memperpanjang lagi kontrak para pekerjanya, yang telah habis masa kerjanya per Desember 2018 lalu itu.

Nasib yang memilukan tersebut, juga menimpa Saptari atau Saptadi yang juga akrab disapa Boy, salah satu pekerja di PT. Jafa Palma Indonesia, yang juga sebagai penyandang disabilitas. Warga desa Palimanan Barat kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ini, juga ikut tersapu gelombang pengangguran massal, akibat kontraknya tidak diperpanjang oleh pihak perusahaan (PT. Jafa Palma Indonesia).

Prihatin akan kejadian itu, Dirman salah satu tokoh pemuda desa Palimanan Barat, yang juga Sekjen salah satu ormas besar di Kabupaten Cirebon mengatakan, dirinya merasa iba atas apa yang menimpa Saptari. Ia menilai, perusahaan wajib memperkerjakan penyandang disabilitas yang ingin bekerja di perusahaan tersebut, dengan hak dan perlakuan yang sama seperti pekerja lainnya.

“Saya sangat prihatin atas adanya kejadian ini. Terlebih lagi banyak dari mereka merupakan masyarakat desa kami (Palimanan Barat). Mengenai Saptari, yang juga mengalami ketidaksempurnaan fisik, seharusnya perusahaan berkewajiban memperkerjakan para penyandang disabilitas. Itu sudah diatur oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” terangnya kepada Republiqu, Kamis (3/1/2019).

Dijelaskan Dirman, Saptari mulai bekerja di PT. Jafa Palma Indonesia pada bulan Juni 2017. Kemudian di awal Januari 2018, Saptari mulai mendapatkan kontrak kerja sampai dengan bulan Agustus 2018. Habis masa kontrak tersebut, Saptari tetap bekerja dengan status harian lepas (borongan). Selanjutnya di bulan Oktober 2018, Saptari kembali mendapatkan kontrak sampai bulan Desember 2018. Namun saat ini ia menganggur, karena tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh pihak perusahaan.

“Terkait upah yang diterima sebesar Rp 75.000 perhari dan juga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kami apresiasi itu. Akan tetapi, mengenai kontrak kerja ini, kami akan mempertanyakan aturannya seperti apa. Apakah prosedurnya benar ataukah tidak sesuai dengan peraturan. Itu yang akan kami coba perjuangkan,” jelasnya.

Dirman juga menuturkan, pihaknya akan melakukan pendampingan dan pengawalan terkait permasalahan tersebut. Pasalnya menurut Dirman, perusahaan sudah melakukan kesewenang – wenangan dengan tidak memperdulikan dampak sosial dan dampak ekonomi para pekerjanya, yang menganggur akibat habis kontrak tersebut.

“Yang jelas, kami beserta masyarakat dan siapapun yang perduli kepada nasib buruh, akan terus mengawal permasalahan ini. Kami yakin, ada pelanggaran aturan yang dilakukan oleh perusahaan. Kami akan menuntut perusahaan untuk memperkerjakan kembali mereka yang habis kontrak kerjanya. Terlebih banyak dari mereka, saat ini sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya,” pungkas Dirman yang juga sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Cirebon dapil 2 ini.

Sementara itu, Sofyan Sonjaya selaku Manajer PT. Jafa Palma Indonesia lewat pesan instan WhatsApp, menyangkal memberhentikan Saptari karena statusnya sebagai Penyandang Disabilitas. Menurutnya pihak perusahaan hanya menjalankan aturan sesuai dengan kontrak kerjanya.

“Saya tidak tahu namanya pak. Kita melihat aturan tidak melihat itu penyandang atau bukan. Dan nama – nama yang sudah habis masa kontrak, sudah tidak bekerja lagi,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.

Dalam penjabaran Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bagian Ketujuh Perihal Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi Pasal 11 huruf (a) sampai (e) menjelaskan :

Pasal 11
Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Disrkriminasi.

b. Memperoleh upah yang sama dengan dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

c. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pekerjaan

d. Tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas.

e. Mendapatkan program kembali bekerja. (ta/is)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

16 − 1 =