Diduga Rugikan Negara, Ribuan Massa LSM GMBI Gelar Aksi Di Kementerian LHK

Diduga Rugikan Negara, Ribuan Massa LSM GMBI Gelar Aksi Di Kementerian LHK

617
0
BERBAGI
Ketua Umum LSM GMBI, H. Moh. Fauzan Rachman, SE saat menyampaikan hasil audensi dengan perwakilan Kementerian LHK RI.

JAKARTA (rq) – Ribuan massa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) dari berbagai wilayah, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Kamis (12/11/2020).

Terpantau di lokasi, Ribuan massa itu tergabung dari beberapa wilayah teritorial diantaranya, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung.

Ribuan massa tersebut sudah berkumpul sejak pagi hari untuk menyuarakan aspirasinya terkait dugaan kerugiaan negara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, atas dugaan pembiaran terkait persoalan pembuangan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non B3 yang merusak lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Umum LSM GMBI, H. Moh. Fauzan Rachman, SE dalam orasinya menyampaikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diduga telah melakukan pembiaran yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan berujung pada kerugian negara. Oleh sebabnya ia berencana melaporkan perihal dugaan tersebut ke KPK.

Advertorial

“Tadi sudah saya sebutkan di dalam, jika selama dua minggu tidak ada tindakan, maka jangan salahkan kami jika kami laporkan ke KPK. Bagi kami ini sudah merupakan kerugian negara. Ibu menteri jangan diam. Tentang kerusakan lingkungan, IPPKH, Limbah B3 dan Non B3, jika tidak ditindak, akan kami laporkan, karena itu jelas – jelas merugikan negara,” ujarnya.

Menurut Ketua Umum, Korupsi itu merupakan perbuatan yang dilakukan perseorangan ataupun korporasi dan tentu akan berdampak pada kerugian negara. Ia melihat apa yang terjadi saat ini, merupakan ancaman yang akan merusak lingkungan, keseimbangan alam dan kehidupan generasi selanjutnya.

“GMBI hadir disini adalah sebagai wujud bela negara. Ketika sudah mengancam kehidupan masyarakat, disitu kami akan turun. Di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019, itu sudah jelas, pasal 11 mengatakan bahwa setiap warga negara itu wajib, kalimat wajib itu jelas. Jadi bukan main-main,” jelasnya.

Dikatakan Ketua Umum, pelaporan yang akan dilakukakannya bisa saja ada beberapa, diantaranya yaitu bisa kerugian negara di tingkat daerah, bisa juga kerugian negara di tingkat pusat. Ia mengatakan masih memberikan waktu selama dua minggu sebelum pelaporan itu diserahkan ke KPK.

“Kepada seluruh keluarga besar LSM GMBI, saya minta persiapkan fisik kembali. Karena menurut cara pandang kita dan kajian dewan pakar kita, ini diduga sudah bagian daripada korupsi. Semoga apa yang kita perjuangkan ini mendapat ridho dari Allah swt dan teman – teman semua selalu dalam lindungannya,” tutupnya.

Maman Kurtubi (tengah) Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, bersama Ketua LSM GMBI Korwil II Jawa Barat, Yudi Tahyudin, berjalan menuju gedung Kantor Kementerian LHK RI.

Sementara itu, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi, usai aksi di Kementerian LHK mengatakan, untuk di wilayah Cirebon pihaknya sudah mengadukan persoalan terkait limbah yang diduga dilakukan oleh PT. Trimitra Chitrahasta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Sesuai dengan janji kami pada aksi Senin lalu, kami akan membawa persoalan yang terjadi di PT. Trimitra Chitrahasta ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ini adalah bentuk konsistensi kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya dalam menyelamatkan lingkungan hidup,” tegasnya.

Maman juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon agar lebih peduli dan bertindak tegas dalam penuntasan persoalan yang terjadi di PT. Trimitra Chitrahasta. Karena menurutnya, perusahaan tersebut diduga telah melanggar peraturan terkait pengelolaan limbah.

“Dari hasil audensi kemarin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon juga sudah mengakui bahwa dokumen yang dikeluarkan hanya sebatas rekomendasi teknis, bukan izin pengelolaannya. Maka dari itu kami meminta kepada Pemkab Cirebon untuk bertindak tegas,” tandas Maman. (is/ta)

LEAVE A REPLY

sixteen + eighteen =