Diduga, Pembangunan Taman Di Kecamatan Sumber Caplok Tanah Warga

Diduga, Pembangunan Taman Di Kecamatan Sumber Caplok Tanah Warga

302
0
BERBAGI
Lokasi tanah yang diklaim milik Taufik Hidayat saat ini telah menjadi taman di sekitar kawasan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

CIREBON (R) – Peningkatan infrastruktur dan penataan kota di wilayah Kecamatan Sumber kini menuai persoalan. Salah satu masyarakatnya yang bernama Taufik, warga desa Tukmudal Kecamatan Sumber, mengklaim tanah miliknya telah dicaplok oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, untuk pembangunan taman di sekitar wilayah Kecamatan Sumber.

Persoalan tersebut mencuat setelah LSM Barisan Rakyat Ekonomi Tertinggal (BARET) DPW Kabupaten Cirebon, dimintai pertolongan oleh si pemilik tanah, Taufik, untuk memfasilitasi, membantu serta memperjuangkan haknya berupa kepemilikan tanah tersebut.

Ketua DPW LSM BARET Kabupaten Cirebon, Satori kepada Republiqu mengatakan, persoalan tersebut sudah terjadi cukup lama antara sekitar tahun 1987 – 1988. Pada saat itu, pemilik tanah tersebut masih berdomisili diluar kota. Sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pembangunan dilokasi tanahnya tersebut.

“Kejadiannya memang sudah cukup lama. Namun pemilik tanah sampai saat ini, masih memegang sertifikat aslinya. Bahkan dari pihak BPN pun, mengakui keaslian sertifikat tersebut. Semua bukti – buktinya sudah ada. Kami menduga, ada oknum pejabat pada waktu itu yang bermain dalam proses alih fungsi tanah tersebut,” ungkapnya, Jumat (21/2/2020).

Satori mengatakan, pihak pemilik tanah menuntut pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bertanggung jawab atas dugaan penyerobotan tanah tersebut, yang saat ini fungsinya telah berubah menjadi taman di sekitar kawasan Kecamatan Sumber.

“Berdasarkan sertifikat SHM No. 155 surat ukur no. 865 Tahun 1986 dengan persil nomor C952.Mad.Ps.68.PII atas nama Taufik seluas 328 m2 yang berlokasi di Blok Tuk Gumer RT.001 RW.002 Desa Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, diakui oleh BPN masih atas nama pemilik yang sama,” terangnya.

Atas persoalan tersebut, Satori mengatakan, dalam waktu dekat atau selambat – lambatnya pada bulan Maret 2020, LSM BARET DPW Kabupaten Cirebon akan meminta audensi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk meminta klarifikasi dan keterangan dari dinas maupun OPD terkait, perihal permasalahan dugaan pencaplokan tanah tersebut.

“Intinya kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bertanggung jawab atas hak tanah milik Taufik, yang sudah beralih fungsi menjadi taman tersebut. Kami mengharapkan ada bentuk pertanggungjawaban yang seadil – adilnya atas permasalahan tersebut. Jangan sampai karena ketidaktahuan dan awam atas permasalahan hukum, pemerintah dapat berbuat semena – mena kepada rakyatnya,” jelas Satori.

Terkait adanya bukti – bukti yang dimungkinkan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, Satori meminta semua buktinya dibuka dan ditunjukkan kepada publik. Pihaknya menduga dalam proses peralihan fungsi tanah tersebut, adanya suatu perbuatan melawan hukum atau pemufakatan jahat, dari oknum – oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon pada masa itu.

“Kami juga ikut mendorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bekerja secara profesional dan transparan. Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat yang tidak mengerti hukum dan proses birokrasi. Jika memang tidak ada permainan atau siasat jahat, mari kita buka dan buktikan bersama,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

sixteen + seven =