Diduga Ilegal, GMBI Ancam Demo Minimarket Sebelah BT

Diduga Ilegal, GMBI Ancam Demo Minimarket Sebelah BT

2578
0
BERBAGI
Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi.

CIREBON (R) – Isu dugaan minimarket tak berizin di kawasan Trusmi, tepatnya sebelah toko Batik Trusmi, semakin mencuat ke permukaan. Hal tersebut mendasari LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, untuk mengambil tindakan tegas, dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar.

Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengatakan, setelah mengumpulkan data – data valid terkait minimarket tersebut, pihaknya meyakini bahwa salah satu minimarket tersebut diduga adalah ilegal alias bodong.

“Kami telah mengirimi surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa, yang akan GMBI lakukan pada Kamis, 25 Oktober 2018. Estimasi masa diperkirakan kurang lebih 300 orang,” tegasnya.

Maman menerangkan, dalam persoalan tersebut, pihak minimarket, dalam hal ini PT. Indomarco Prismatama (Indomaret), selaku pemilik brand, diduga lalai, tidak patuh dan tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Kami menduga ada semacam perlawanan hukum dengan membiarkan minimarket tersebut beroperasi, tanpa menempuh proses perizinan yang seharusnya menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha toko modern,” tegasnya.

Dikatakan Maman, dalam aksi unjuk rasa pada Kamis esok, pihaknya mendesak pemkab Cirebon dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai fungsi penegakan peraturan daerah, untuk menutup atau menyegel usaha minimarket yang diduga ilegal alias bodong tersebut.

“Ini merupakan fungsi social control atas sebuah pelanggaran yang mungkin memang sengaja dilakukan oleh oknum mitra PT. Indomarco Prismatama (Indomaret), agar terbebas dari tanggung jawab mengurus perizinan usaha toko modern,” paparnya.

Maman menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sangat jelas mengatur perihal perizinan usaha perdagangan dan semua permasalahan yang timbul didalamnya.

“Pada Bab VIII tentang Perizinan pasal 22 tertulis jelas ayat 1, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, wajib memiliki izin. Disitu tertulis wajib, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, harus patuh dan tunduk pada peraturan tersebut,” tambahnya.

Maman mengharapkan, aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada Kamis, 25 Oktober 2018 nanti, bisa berjalan dengan aman dan damai. Sehingga apa yang menjadi tuntutan GMBI selaku social control, dapat di dengar dan dijadikan bahan renungan, bagi para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Aturan adalah aturan. Tidak bisa semaunya sendiri. Kami hanya menghimbau kepada para pelaku usaha toko modern, untuk patuh dan tunduk pada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku,” tandasnya. (is)

Penyunting : wanto

LEAVE A REPLY

eight + thirteen =