Dewan Sepakati Tuntutan Buruh PT. Yamakawa Soal Hak Pesangon

Dewan Sepakati Tuntutan Buruh PT. Yamakawa Soal Hak Pesangon

590
0
BERBAGI
Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon meminta penjelasan kepada para pihak terkait persoalan PHK tanpa pesangon PT. Yamakawa Rattan Industry.

CIREBON (rq) – Rapat kerja membahas persoalan PHK tanpa pesangon PT. Yamakawa Rattan Industry, mendapat dukungan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Mayoritas anggota Komisi IV menyepakati tuntutan buruh PT. Yamakawa Rattan Industry berupa 1 kali pesangon dari tuntutan pasal 164 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketua DPC GRIB Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi mengapresiasi langkah dewan yang sepakat melindungi hak buruh di Kabupaten Cirebon. Menurutnya jika pemerintah sudah tidak peduli dengan nasib pekerja, saatnya wakil rakyatlah yang turun tangan membela hak para pekerja di Kabupaten Cirebon.

“Pemerintah memang butuh perusahaan, tapi kalau tidak ada yang kerja, buat apa perusahaannya. Pemerintah mestinya jangan hanya berpihak dengan perusahaan saja. Justru yang perlu perlindungan adalah pekerja, yang mayoritas adalah masyarakat kecil,” terangnya, kepada Republiqu, Rabu (3/6/2020).

Sementara itu, anggota Komisi IV fraksi PDI Perjuangan, Yoga Setiawan mengatakan, hasil rapat kerja DPRD bersama Disnakertrans dan manajemen PT. Yamakawa, mengerucutkan kesepakatan, Komisi IV mendukung hak pesangon para pekerja sesuai dengan Pasal 164 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Soal meknismenya kami serahkan pada Dinas teknis yaitu Disnakertrans. Kami, komisi IV meminta PT. Yamakawa Rattan Industry membayarkan hak pesangon 68 pekerja yang di PHK sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,” ujarnya.

Yoga mengatakan, adapun tuntutan buruh yang meminta haknya dibayar penuh, tidak bisa dikabulkan oleh pihak perusahaan karena dampak Covid-19. Menurutnya, komisi IV pun tidak bisa memaksakan kemampuan perusaahan untuk membayar penuh.

“Jika melihat pasal 164 UU 13/2003, ada 3 hak yang harusnya diberikan kepada pekerja yang terkena PHK. Pertama pesangon, kedua¬†¬† penghargaan kerja dan ketiga penggantian hak. Rasanya itu tidak bisa dikabulkan seluruhnya. Jadi hanya wajibnya saja, yaitu pesangon,” jelasnya.

Terkait keputusan finalnya, Yoga mengatakan Komisi IV meminta waktu selama 7 hari kerja kepada perusahaan untuk memutuskan itu. Jika seandainya tetap tidak ada keputusan, komisi IV akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menghentikan sementara kegiatan operasional perusahaan.

“Keputusan dari rapat kerja memang belum final. Karena pihak perusahaan tidak dihadiri ownernya langsung. Jadi kami komisi IV memberikan waktu selama 7 hari kerja untuk memutuskan itu. Jika seandainya tidak ada keputusan, komisi IV akan kembali memanggil perusahaan dan menghadirkan Satpol PP untuk mengambil langkah tegas,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

11 + twelve =