Buruh Yamakawa Turun Kejalan, Minta Dewan dan Pemkab Cirebon Tegas

Buruh Yamakawa Turun Kejalan, Minta Dewan dan Pemkab Cirebon Tegas

427
0
BERBAGI
Buruh korban PHK PT. Yamakawa Rattan Industry terus mendesak pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon bertindak tegas melindungi hak buruh.

CIREBON (rq) – Korban PHK PT. Yamakawa Rattan Industry yang berlokasi di wilayah Kecamatan Plumbon, kembali melakukan aksi turun ke jalan, Rabu (17/6/2020).

Berbagai spanduk dibentangkan, meminta PT. Yamakawa Rattan Industry membayar hak pesangon atas PHK sepihak, yang dilakukan perusahaan tersebut.

Dalam aksinya juga, mereka meminta perhatian DPRD dan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melindungi nasib buruh. Kali ini mereka menggelar aksi di jalan raya pantura Plumbon.

Kordinator aksi, Abdul Rois mengatakan, aksi tersebut merupakan buntut kekecewaan buruh korban PT. Yamakawa terkait hasil sidang mediasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 Juni lalu.

“Dalam audiensi, kami dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Disnakertrans dan perwakilan perusahaan, Komisi IV meminta perusahaan untuk menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan kami dalam jangka waktu 7 hari. Namun sampai sekarang, hampir 2 minggu, pihak perusahaan belum memberikan jawaban apa yang menjadi tuntutan kami,” jelasnya.

Ia menegaskan, aksi turun ke jalan dilakukan agar masyarakat umum, terutama para pengguna jalan, dapat mendengar dan melihat apa yang menjadi tuntutkan mereka. Pihaknya juga berjanji, akan terus melakukan aksi sampai pihak PT. Yamakawa memenuhi apa yang mereka tuntut.

“Kami sudah menggelar aksi ini dari tanggal 15 kemarin dan akan terus kami lakukan sampai perusahaan memberikan apa yang kami tuntut, yaitu hak pesangon atas PHK sesuai pasal 164 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” paparnya.

Sementara itu ketua DPC LSM GRIB Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi melalui pesan WhatsApp mengatakan, pihaknya selaku penerima kuasa sebagian buruh yang di PHK, menanti keberanian DPRD dan pemerintah Kabupaten Cirebon atas perbuatan PT. Yamakawa yang memPHK tanpa pesangon.

“Yang jelas, kami saat ini menunggu keberanian DPRD dan pemerintah Kabupaten Cirebon atas apa yang dilakukan PT. Yamakawa yang telah mem PHK tanpa adanya pesangon,” jelasnya.

Edi juga mengapresiasi langkah puluhan buruh PT. Yamakawa yang berani menyuarakan haknya di pinggir jalan pantura tersebut. Bahkan ia meminta hal tersebut terus dilakukan agar di dengar oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Kami sangat mendukung aksi ini, agar masyarakat umum tahu apa yang di alami mereka. Kami minta agar aksi ini terus dilakukan agar di dengar DPRD dan pemerintah Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (ta)

LEAVE A REPLY

four × four =