Buruh Korban PHK PT. Yamakawa Berjuang Lewat Camat Plumbon

Buruh Korban PHK PT. Yamakawa Berjuang Lewat Camat Plumbon

303
0
BERBAGI
Perwakilan buruh korban PHK PT. Yamakawa mengadakan audensi bersama pemerintah Kecamatan Plumbon dan perwakilan Perusahaan menuntut kejelasan pembayaran hak pesangon.

CIREBON (rq) – Gaung perlawanan ketidakadilan karyawan PT. Yamakawa Rattan Industry yang di PHK sepihak, makin gencar. Kali ini para korban PHK tersebut meminta audiensi dengan pihak kecamatan Plumbon kabupaten Cirebon dimana perusahaan tersebut berdomisili, Kamis (18/6/2020).

Dalam kegiatan itu hadir camat Plumbon, Kapolsek Depok, perwakilan pihak perusahaan PT. Yamakawa, DPC GRIB kabupaten Cirebon dan puluhan karyawan yang di PHK, serta mendapatkan pengawalan anggota kepolisian Polsek Depok dan Koramil Plumbon.

Untung selaku perwakilan PT. Yamakawa usai kegiatan mengatakan, pertemuan dengan karyawan tersebut sudah beberapa kali dihadirinya. Ia mengaku setiap kali pertemuan selalu melaporkan kepada pimpinan perusahaan. Namun menurutnya, jawaban perusahaan sampai saat ini masih sama.

“Sebelum pertemuan ini, kami juga sudah ada pertemuan dengan pihak karyawan terkait tuntutan satu kali pesangon. Tetapi perusahaan belum memberikan jawaban. Keputusannya masih sama seperti yang awal,” jelasnya kepada awak media.

Sementara itu, Sekjen DPC GRIB kabupaten Cirebon, Amal Subkhan mengaku akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Plumbon terutama para karyawan PT. Yamakawa yang terkena PHK. Menurutnya perusahan tersebut jelas melanggar regulasi perundang-undangan Ketenagakerjaan dengan memPHK tanpa pesangon.

“Sebenarnya saya sudah tahu bahwa camat tidak dapat berbuat apa-apa, karena regulasinya ada di Bupati Cirebon. Seharusnya Bupati jangan diam saja, dengan adanya dampak Covid ini. Bupati seolah-olah membiarkan ada warganya yang terdampak Covid ini yaitu di PHK tanpa diberikan pesangon. Seharusnya regulasinya ada di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 102 bahwa Bupati melalui disnakernya bisa menindak perusahaan. Namun ini tidak dilakukan oleh Bupati,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya sudah dua kali melayangkan surat kepada Bupati. Namun sampai saat ini diakuinya belum ada jawaban. Pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon melalui komisi IV, namun tetap saja belum mendapatkan jawaban yang kongkrit dari DPRD Kabupaten Cirebon.

“Kami sudah melayangkan surat ke Bupati dan sampai saat ini belum di tanggapi oleh Bupati. Ini sebenarnya preseden buruk bagi nasib pekerja di Kabupaten Cirebon. Masih untung ada LSM atau ormas yang ikut memperjuangkan. Semuanya seperti tidak peduli. Kita juga sudah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon, lewat Komisi IV. Hasilnya pun belum ada ultimatum. Kemarin komisi IV ngomong akan melakukan tindakan persuasif. Ketika perusahaan melanggar akan menutup, saya rasa itu omong besar saja,” tegasnya.

Amal juga menambahkan, ia akan melayangkan surat kembali kepada Bupati Cirebon untuk yang ke tiga kalinya. Apabila Bupati tidak ada respon, maka menurutnya Bupati tidak sayang rakyatnya dan hanya sayang kepada kapitalis saja. Amal juga mengatakan, banyak perusahaan yang memPHK karyawannya. Namun menurutnya semua sudah menaati regulasi yang ada.

“Kenapa Yamakawa bergejolak, karena perusahaan ini melanggar tidak memberikan pesangon. Nah ini sebagai catatan saya, tunggu gerakan Bupati Cirebon yang peduli tentang pekerja yang terdampak Covid 19 ini. Jadi kami minta Bupati segera melakukan tindakan nyata kepada perusahaan. Kami akan terus melakukan perlawanan baik secara litigasi maupun non litigasi, sampai tuntutan teman-teman ini terpenuhi. walaupun dengan standar yang ketat karena Covid ini masih berlangsung, jadi kami juga harus menaati aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ta)

LEAVE A REPLY

four × one =