Bantuan UMKM Diserbu, Pemerintah Batasi Cuma 12 Juta Penerima Saja

Bantuan UMKM Diserbu, Pemerintah Batasi Cuma 12 Juta Penerima Saja

1177
0
BERBAGI
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, Mohammad Fery Afrudin.

CIREBON (rq) – Guna membantu para pelaku usaha kecil yang terdampak Covid, pemerintah belum lama ini meluncurkan program Bantuan Langsung Tunai atau BLT untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia.

Sebanyak 12 juta UMKM, nantinya akan menerima bantuan tersebut. Adapun besaran nilainya, masing-masing UMKM akan menerima dana sebesar Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Terkait hal tersebut Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, Mohammad Fery Afrudin mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa barat melalui Dinas Koperasi dan UMKM, menargetkan 2 juta pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat untuk bisa diusulkan terkait program tersebut.

“Mengenai bantuan untuk program itu, Kami Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, sedang melakukan proses pendataan dan penginputan data untuk pengusulan terkait program tersebut,” terangnya, Selasa (25/8/2020).

Dijelaskannya, terkait pengusulan data Dinas Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia diakuinya bukan merupakan satu-satunya lembaga pengusul bantuan tersebut. Ada beberapa lembaga lainnya yang memiliki ketentuan untuk mengusulkan.

“Sesuai dengan ketentuan juklak juknis, ada beberapa lembaga pengusul. Selain Dinas Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia, ada perbankan, Koperasi yang berbadan hukum, lembaga keuangan mikro ataupun lembaga penyalur kredit pemerintah. Jadi ada 5 lembaga yang dijadikan lembaga pengusul terkait program itu sendiri,” jelasnya.

Ia melanjutkan, terkait ketentuan yang disyaratkan dalam pengusulan secara juklak dan juknisnya cukup sederhana dan mudah. Namun menurutnya ada ketentuan yaitu tidak sedang menerima pembiayaan kredit dari perbankkan, serta saldo di rekeningnya tidak lebih dari Rp 2 juta.

“Disini hanya di syaratkan yaitu status warganegara Indonesia, memiliki NIK secara elektronik, memiliki Usaha Mikro dan bukan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI dan juga pegawai BUMN atau BUMD. Adapun mekanisme selanjutnya, data yang diusulkan oleh lembaga-lembaga pengusul, akan diverifikasi dan juga divalidasi oleh Kementerian Koperasi yang disingkronisasikan dengan data perbankan. Jadi penentunya ada di Kementerian. Kami hanya bersifat mengajukan usulan saja,” lanjutnya.

Ditambahkannya juga, data base yang dimiliki Kementerian Koperasi tercatat ada 15 juta UMKM dan dari data tersebut akan dilakukan pemilihan dengan bahasa pembersihan. Lalu setelah itu lanjutnya, maka data tersebut akan di validasi dengan menggunakan data SIKP dan SLIK.

“Yang sudah tercatat di Kementerian Koperasi untuk kabupaten Cirebon datanya mencapai 32.004 pelaku UMKM. Namun dari data tersebut, belum bisa dipastikan seluruhnya menerima bantuan itu. Karena memang harus melalui proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi. Mengenai pengajuan usulan, kami membuka seluas-luasnya. Namun tentunya dengan batas waktu yang sudah ditentukan yaitu pada Minggu ke 2 bulan September, yang perlu dicatat manakala kuota 12 juta UMKM sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya pengusulan ditutup. Meskipun belum mencapai batas waktu yang di tentukan,” pungkasnya. (ta)

LEAVE A REPLY

12 − 1 =