Amal : Buruh Yamakawa Tuntut Pesangon, Bupati Cirebon Kok Diam Saja ?

Amal : Buruh Yamakawa Tuntut Pesangon, Bupati Cirebon Kok Diam Saja ?

598
0
BERBAGI
Aksi turun ke jalan. Korban PHK PT. Yamakawa Rattan Industry sudah hampir sebulan menuntut hak pesangonnya agar dibayar oleh perusahaan.

CIREBON (rq) – Tuntutan hak pesangon buruh korban PHK PT. Yamakawa Rattan Industry, belum final. Hasil rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon dengan para pihak, Rabu (3/6/2020) lalu, tak di indahkan oleh perusahaan. Sampai per saat ini, perusahaan belum juga membayar hak pesangon 64 buruh dari 238 buruh yang di PHK tersebut. Padahal saat itu dewan memberikan waktu satu 10 hari kepada perusahaan untuk menyelesaikan.

Sekretaris DPC GRIB Kabupaten Cirebon, Amal Subkhan memempertanyakan kepedulian Bupati Cirebon, H. Imron terhadap persoalan buruh Yamakawa. Menurut Amal, bupati sebagai pimpinan birokrasi tertinggi di Kabupaten Cirebon, harusnya turun tangan membantu perjuangan buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kenapa pihak Disnakertrans dan UPT pengawasan tidak melakukan penindakan terhadap PT. Yamakawa. Padahal perusahaan yang memPHK karyawannya bukan di PT. Yamakawa saja. Mereka taat pada aturan, membayar satu kali pesangon. Pemerintah kemana. Bupati Cirebon kok diam saja,?” kata Amal Subkhan, Senin (15/6/2020).

Amal menduga ketidakpatuhan perusahaan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 164 adalah sebuah pelanggaran. Ia meminta kepada pemerintah untuk turun tangan menindak perusahaan tersebut.

“Upaya sudah kita lakukan, audensi dengan Dewan, Disnakertrans dan Perusahaan. Bahkan Bupati juga sudah kita kirimi surat untuk audensi, tapi tidak ada tanggapan,” tegasnya.

Tidak adanya respon surat audensi dari Bupati Cirebon, Amal menduga adalah bentuk ketidakpeduliaan Bupati Cirebon terhadap nasib buruh korban PHK PT. Yamakawa Rattan Industry. Padahal, menurut Amal, tuntutan buruh hanya minta dibayar satu kali pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pemecatan sepihak ini terjadi ditengah Covid-19. Dimana pemerintah sibuk mencegah, tapi tidak memperdulikan dampak Corona terhadap para pekerja. Terutama mereka yang menjadi korban PHK. Jangankan bantuan sosial, pesangon saja tidak dibayar. Ada juga bahasanya kompensasi bukan pesangon,” paparnya.

Diungkapkan Amal, di Kabupaten Cirebon banyak pekerja yang jadi korban PHK karena dampak Corona. Namun menurutnya, tidak ada bantuan bagi mereka yang menjadi korban PHK, baik Kartu Prakerja sampai dengan BLT tingkat desa.

“Data korban PHK itu ada di Disnakertrans. Silahkan tanyakan. Saya yakin Bupati Cirebon juga tidak tahu persis berapa jumlah pekerja yang di PHK. Apakah mereka dapat bantuan dampak Covid-19?. Padahal menurut aturan, buruh korban PHK adalah prioritas penerima bantuan dampak Covid-19,” tegasnya.

Amal berharap, ada tindakan kongkret dari Disnakertrans mengenai persoalan buruh tersebut. Ia meminta kepada Disnakertrans untuk lebih inisiatif dalam mengentaskan persoalan buruh di Kabupaten Cirebon, salah satu adalah hak pesangon dan bantuan dampak Covid-19 bagi para buruh yang terdampak PHK.

“Disnakertrans jangan cuma bisa mencatat saja. Harus ada inisiatif juga. Siapa yang memikirkan nasib mereka, jika pemerintah saja sudah tidak peduli. Kartu prakerja itu untuk siapa, mana bantuan Covid-19 untuk pekerja. Saya berharap Bupati Cirebon jangan diam saja. Harus ada solusi,” pungkasnya.

Berdasarkan bukti surat, DPC GRIB Kabupaten Cirebon Nomor : 058/02/DPC-GRIB/KAB.CRB/VI/2020 perihal Permohonan Audensi yang disampaikan kepada Bupati Cirebon tertanggal 3 Juni 2020, menurut Amal sampai dengan per saat ini tidak ada respon, baik balasan surat ataupun telepon kepada DPC GRIB Kabupaten Cirebon.

“Kami akan terus berjuang menuntut hak para buruh PT. Yamakawa Rattan Industry. Hak pesangon adalah wajib. Apapun masalahnya, termasuk force majeur. Jadi tidak ada alasan perusahaan tidak mampu membayar. Kami secepatnya akan kirim surat audensi lagi ke Bupati Cirebon,” pungkasnya. (is/ta)

LEAVE A REPLY

19 + four =