Sulit Bertemu Pimpinan, Ada Apa Dengan KPK ?

Sulit Bertemu Pimpinan, Ada Apa Dengan KPK ?

576
0
SHARE
Salah satu massa unjuk rasa LSM GMBI di depan gedung KPK.

JAKARTA (R) – Aksi unjuk rasa keluarga besar Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) di Gedung KPK RI, Rabu (6/11/2019) berujung kekecewaan. Hal tersebut lantaran permintaan LSM GMBI bertemu dengan salah satu pimpinan (komisioner) KPK tidak terealisasi alias buntu.

Pantauan Republiqu dilapangan, aksi massa LSM GMBI awalnya berlangsung kondusif. Bahkan ketika unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Agung RI, massa mampu dikendalikan. Usai pertemuan Ketua Umum GMBI, M. Fauzan Rachman dan perwakilan Distrik, dengan pejabat tinggi Kejaksaan Agung RI, massa tersebut kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Sekira pukul 11.00 WIB, ribuan massa GMBI berpindah lokasi, ke gedung KPK Jalan Rasuna Said Kuningan Jaksel. Disitu ribuan massa LSM GMBI, kembali berunjuk rasa meminta bertemu dengan pimpinan (Komosioner) KPK. Tujuannya adalah untuk mempertanyakan sejumlah perkara korupsi yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah dugaan gratifikasi Perda RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2018. Namun mediasi dengan pihak Kepolisian berjalan alot. KPK hanya bersedia mempertemukan perwakilan LSM GMBI dengan Humas KPK.

Mendengar keinginannya tidak dipenuhi KPK, LSM GMBI semakin kecewa dan terus mendesak KPK menurunkan salah satu pimpinannya bertemu dengan LSM GMBI. Selama 3 jam lebih, ribuan massa GMBI berorasi, menuntut pimpinan KPK turun untuk menemui. Tapi sampai dengan pukul 15.00 WIB, pimpinan KPK tetap tidak menemui perwakilan LSM GMBI. Malah penjagaan KPK justru makin diperketat.

Puluhan Dalmas berpakaian lengkap, diterjunkan untuk menghalau pergerakan massa LSM GMBI yang mulai merangsek masuk. Massa yang lelah dan sedikit kecewa itu, akhirnya mulai tersulut emosinya sedikit demi sedikit. Permintaan LSM GMBI yang tidak terakomodir, menimbulkan sedikit gesekan antara massa dan pihak keamanan.

Dalam orasinya, Ketua Distrik Bandung Abah Mansyur, yang juga merangkap sebagai Ketua Korwil Jabar I, berkali – kali meminta kepada KPK dan Kepolisian, untuk mempertemukan LSM GMBI dengan salah satu pimpinan KPK. Namun justru sikap refresif Kepolisian, semakin memperkeruh suasana dan memancing emosi massa yang akhirnya semakin sulit dikendalikan.

Melihat situasi yang semakin rawan pergesekan, Ketua Umum LSM GMBI M. Fauzan Rachman, akhirnya turun tangan mengendalikan massa dan meredakan emosinya. Diatas podium orasi, Ketua Umum meminta massa mundur dan kembali ke barisan semula. Ia menarik seluruh anggota LSM GMBI dari aksi unjuk rasa dan meminta anggota menghargai keputusan institusi anti rasuah itu.

Dalam orasi singkatnya, Ketua Umum LSM GMBI M. Fauzan Rachman menyayangkan sikap kaku KPK terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menilai permintaan LSM GMBI bukanlah suatu ancaman yang akan menjatuhkan harkat dan martabat KPK. Justru menurutnya, sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan, masih dalam koridor – koridor norma hukum yang diatur Undang – Undang. Tapi entah kenapa, menurut Ketua Umum, permintaan LSM GMBI bertemu pimpinan KPK seolah – olah dipersulit dan menjadi ancaman bagi KPK.

Ketua Umum LSM GMBI, M. Fauzan Rachman SE, saat menenangkan massa unjuk rasa di depan gedung kantor KPK, Rabu (6/11/2019).

“Kami (LSM GMBI) hanya meminta bertemu dengan pimpinan KPK, lembaga yang sangat dibanggakan oleh rakyat. Tapi setelah kami turun dan meminta langsung, ternyata pelayanan publik yang katanya optimal itu ternyata bohong. Buktinya sangat sulit sekali menemui pimpinan mereka. Apakah pimpinan KPK hanya melayani rakyat golongan tertentu. Jika memang seperti itu, Minggu depan, kami LSM GMBI akan membawa massa yang lebih besar lagi dari hari ini. Agar mereka, para pimpinan KPK mau mendengar jeritan rakyat bawah, yang sangat merasakan dampak dari korupsi di negeri ini,” ungkapnya.

Sementara itu usai aksi, Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi menyesalkan sikap Pimpinan KPK yang terkesan pilih – pilih menemui tamu. Padahal menurutnya, rakyat yang diwakili KPK ingin memberikan support dan dukungan agar KPK mampu melindungi rakyat dari tindakan bahaya korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami datang kemari (ke KPK) bukan semata – mata, hanya untuk menyampaikan informasi tentang kasus korupsi di wilayah kami. Kedatangan kami juga untuk memberikan dukungan moril kepada KPK agar tetap konsisten dan profesional dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Informasi dari media yang menyebut banyak taliban di tubuh KPK, kami tidak percaya sepenuhnya. Kami memandang bahwa itu adalah oknum,” terang Maman.

Terkait dugaan gratifikasi pengesahan Perda RTRW Kabupaten Cirebon, Maman mengatakan, KPK kabarnya telah mengantongi nama tersangka baru atas pengembangan kasus Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Namun sampai saat ini, KPK masih menyimpan nama itu dan belum mempublikasikannya ke publik.

“Masyarakat Kabupaten Cirebon tentu menunggu tindak lanjut penanganan piramida korupsi Sunjaya yang ditangani oleh KPK. Kami tahu ada tersangka baru yang sudah dikantongi KPK. Silahkan segera umumkan. Jangan lama – lama. Masyarakat tidak sabar menanti KPK melakukan pembersihan, ditubuh birokrasi pemerintahan di Kabupaten Cirebon,” terangnya.

Dugaan kuat Maman, bukan hanya Sunjaya yang menikmati uang kotor hasil korupsi itu. Menurutnya banyak juga pejabat dan birokrat di Pemkab Cirebon yang menikmati uang panas itu. Cara merampok uang rakyatnya, diakui Maman dijalankan dengan sangat rapih dan sistematis. Bahkan menurutnya, aturan selalu dijadikan dasar agar seolah – olah merampok uang rakyat itu, tidak terlihat oleh mata rakyatnya dan seolah – olah semuanya sudah sesuai aturan.

“Selama menjabat sebagai Bupati Cirebon, Sunjaya diduga menjadikan Dinas – Dinas “gemuk dan vital” sebagai lahan basah dirinya. Beberapa pejabat yang disebut – sebut sangat loyal kepada Sunjaya adalah mereka yang duduk dikursi dinas dengan pengelolaan anggaran yang cukup besar. Diduga mereka menyetor sejumlah uang sebagai upeti dari kursi jabatan yang mereka duduki,” ungkap Maman.

Dengan pengembangan kasus korupsi Sunjaya oleh KPK, Maman berharap pembersihan korupsi di Kabupaten Cirebon, bisa tuntas sampai ke akar – akarnya. Maman menginginkan birokrasi di Kabupaten Cirebon bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga pelayanan publik yang prima di Kabupaten Cirebon bukan hanya semata tipuan belaka.

“Bicara janji, masyarakat Cirebon itu sudah muak. Janji perubahan, kesejahteraan ternyata cuma bohong. Apa yang mereka kerjakan adalah sebatas menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan. Selebihnya, semuanya seakan penuh akal – akalan. Anggaran disunat, di mark up hanya untuk memperkaya diri pribadi para pejabatnya,” pungkas Maman. (tim)

LEAVE A REPLY

fourteen + 4 =