240 Pekerja Di PHK Tanpa Pesangon, PT. Yamakawa Diadukan Ke DPRD

240 Pekerja Di PHK Tanpa Pesangon, PT. Yamakawa Diadukan Ke DPRD

576
0
BERBAGI
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, menerima pengaduan Ketua DPC GRIB Kabupaten Cirebon terkait PHK sepihak pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry.

CIREBON (rq) – Merasa haknya dirampas, para pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry, yang menjadi korban PHK sepihak tanpa pesangon, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jum’at (29/5/2020).

Mereka menuntut kepada DPRD Kabupaten Cirebon untuk turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Pasalnya, sampai dengan per saat ini, pihak PT. Yamakawa Rattan Industry bersikeras hanya memberikan uang kompensasi sebesar Rp 4,4 juta, tanpa uang pesangon.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Aan Setiawan, membenarkan telah menerima aduan para pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry, melalui Ketua DPC GRIB Kabupaten Cirebon, Edi Sukardi, selaku penerima kuasa pendampingan.

“Benar tadi Ketua DPC GRIB Kabupaten Cirebon mengadu ke kami, perihal PHK sepihak pekerja PT. Yamakawa Rattan Industry. Katanya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Ada sekitar 240 pekerja yang di PHK,” terangnya.

Aan mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, seharusnya para pekerja tersebut mendapatkan pesangon sebesar 50 persen dari total yang diterimanya. Itu dikarenakan, saat ini situasinya sedang terjadi pandemi Covid-19.

“Perusahaan setelah dimediasi oleh pihak
Disnakertrans Kabupaten Cirebon, kesanggupan mereka hanya sebesar Rp 4,4 juta. Itu juga belum direalisasikan sampai sekarang. Sementara tuntutan para pekerja, jauh sampai sekitar Rp 15 juta, itupun mengikuti ketentuan pasal 164 sesuai dengan masa kerjanya,” ungkap Aan.

Terkait tindak lanjut persoalan tersebut, Aan sudah berkoordinasi dengan pihak Disnakertrans Kabupaten Cirebon, untuk memediasi ulang antara pihak perusahaan PT. Yamakawa Rattan Industry dengan perwakilan pihak pekerja.

“Kami sudah meminta kepada dinas, untuk dimediasikan lagi. Minimal tuntutan para pekerja ini bisa direalisasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saya pikir ini masih bisa dinegosiasikan agar semuanya tidak merasa dirugikan,” tegasnya.

Aan juga mengatakan, jika sampai mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan, DPRD Kabupaten Cirebon, dengan kewenangannya, akan memanggil para pihak, agar bisa bertatap muka di kantor DPRD Kabupaten Cirebon.

“Kami harap perselisihan tersebut dapat segera selesai. Kami akan panggil para pihak untuk menyampaikan keluhannya masing-masing. Kita duduk bersama cari solusi terbaiknya. Jangan sampai aturan Undang-Undang dilanggar dan diabaikan,” paparnya.

Menyoal alasan kerugian akibat dampak Covid-19, Aan berharap pihak perusahaan mau transparan terkait kondisi keuangan perusahaannya. Jangan sampai karena situasi corona, kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon tidak dilaksanakan.

“Kalau memang perusahaan merugi, minimal harus ada keterangan pailit dari perusahaan. Karena perusaahaan tidak mampu membayar pesangon para pekerjanya. Jadi harus menunjukkan surat pailit. Tapi kalau perusahaannya masih beroperasi masa harus ditutup,” pungkasnya. (is)

LEAVE A REPLY

19 − three =